Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah

Menuju Salatiga Lebih Bersih

Gambaran Umum Tentang TP4D

  • TP4 adalah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan yang di tingkat Pusat disebut TP4P dan di tingkat Daerah disebut TP4D. TP4D Kejaksaan Negeri Salatiga adalah suatu tim yang dibentuk di Kejaksaan Negeri Salatiga untuk mencegah terjadinya korupsi dengan melakukan pengawalan, pengamanan dan pendampingan pemerintahan dan pembangunan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Salatiga;
  • Dasar HukumTP4D adalah Instruksi Jaksa Agung No: Ins-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan RI, dan Peraturan Jaksa Agung No: 014/A/JA/11/2016 Tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4 Pusat dan Daerah.
  • Pengawalan adalah upaya TP4D menjaga, mengawal dan memastikan prosedur, mekanisme dan tahapan kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh lingkungan Pemerintah Daerah/Kementerian/ Lembaga/ BUMN/BUMD, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta agar terhindar dari berbagai bentuk hambatan dari pihak-pihak yang berpotensi menghambat atau mengganggu kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dan sedang dijalankan.
  • Pengamanan adalah tindakan TP4D untuk menciptakan dan memelihara keadaan yang mendukung terlaksananya kegiatan pembangunan dan pemerintahan yang dilakukan oleh lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/BUMD, agar berjalan dengan aman dan lancar.
  • Pengawalan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan meliputi:
    • Pencegahan/preventif dan persuasif;
    • Pendampingan Hukum;
    • Melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait;
    • Melakukan Monitoring dan Evaluasi; dan
    • Melakukan penegakan hukum represif.
  • Pencegahan/preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan cara:
    • Memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
    • melakukan Diskusi atau pembahasan bersama lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
    • memberikan Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
    • TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ BUMN/ BUMD.
  • Pendampingan Hukum
    • Dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir dapat diberikan Pendampingan Hukum berupa:
      • pembahasan hukum dari sisi penerapan regulasi, peraturan perundang-undangan, mekanisme dan prosedur dengan pejabat pengelola anggaran atas permasalahan yang dihadapi dalam hal penyerapan anggaran;
      • Pendapat Hukum dalam tahapan perencanaan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan, pelaksanaan pekerjaan dan Pengadaan Barang/Jasa atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan instansi dan pihak yang memerlukan.
    • Pendapat Hukum dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemohon.
  • Koordinasi
    Untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, TP4D melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait.
  • Monitoring dan Evaluasi
    • Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala sesuai dengan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan
    • Hasil Monitoring dan Evaluasi disusun dalam bentuk kertas kerja dan diserahkan oleh Ketua TP4 kepada pemohon pada setiap akhir pekerjaan serta dilaporkan kepada pimpinan.
  • Penegakan Hukum Represif
    • Penegakan hukum represif dilakukan ketika ditemukan Bukti Permulaan Yang Cukup setelah dilakukan Koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
    • Berdasarkan hasil Koordinasi dengan APIP bila ditemukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Pemerintah.
    • Dalam hal ditemukan Bukti Permulaan yang Cukup oleh APIP yang bukan bersifat administratif, pimpinan lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah /BUMN/BUMD menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Prosedur Pemanfaatan TP4D Online

  • Pemohon yang akan memanfaatkan Layanan TP4D Online Kejaksaan Negeri Salatiga dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Kota Salatiga, Dinas, OPD, BUMN, BUMD menghubungi Admin TP4D Kejaksaan Negeri Salatiga untuk mendapatkan USER-ID;
  • Setiap Pemohon mendapatkan 1 (satu) USER-ID untuk mewakili Kementerian, Lembaga, Pemerintah Kota Salatiga, Dinas, OPD, BUMN, dan BUMD;
  • 1 (satu) USER-ID dapat dipergunakan untuk lebih dari satu layanan dari perwakilan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Kota Salatiga, Dinas, OPD, BUMN, atau BUMD;
  • Pemohon yang sudah mendapatkan USER-ID mengajukan permohonan untuk mendapatkan layanan dari TP4D dengan surat secara online.
  • Permohonan layanan disertai dengan alasan dan diskripsi umum tentang pengajuan permohonan, baik itu berupa:
    • Pencegahan/preventif dan persuasif;
    • Pendampingan Hukum;
    • Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait;
    • Monitoring dan Evaluasi; dan
    • Penegakan hukum represif.
  • Dalam hal permohonan disetujui, pemohon mengirimkan dokumen sesuai dengan permohonan yang diajukan dilengkapi dengan data yang diperlukan sesuai dengan format yang tersedia untuk kemudian dikirim dengan di up-load dalam system;
  • Dalam hal dipandang perlu, pemohon diminta untuk melakukan paparan langsung di depan Tim TP4D dengan bahan paparan yang sudah di up-load sebelumnya;
  • Pemohon menyampaikan laporan tentang perkembangan atas pelaksanaan layanan TP4D melalui system TP4D Online;
  • Dalam hal diperlukan pemeriksaan lapangan, Tim TP4D dapat melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan bersama-sama dengan pemohon;
  • Tim TP4D memberikan layanan dengan system secara online dan dalam hal dipandang perlu dapat dilakukan secara face to face.
  • USER-ID hanya boleh digunakan oleh pihak yang berhak di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Kota Salatiga, Dinas, OPD, BUMN maupun BUMD guna kepentingan berhubungan dengan pemanfaatan TP4D di Kejaksaan Negeri Salatiga;
  • Dalam hal dipandang perlu, USER-ID dapat dinonaktifkan oleh admin TP4D Online Kejari Salatiga;
  • Penyalahgunaan USER-ID memiliki konsekuensi hukum;